Covid-19 dan Sistem Pendidikan di Indonesia

Spread the love

Dok pribadi

Oleh: Emilianus Indra Parera

Ketakutan dan kecemasan melanda umat manusia di awal tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh munculnya virus baru yang menyerang langsung pada organ vital manusia. Keberadaan virus ini cukup mematikan. Tercatat sudah ribuan bahkan jutaan lebih jiwa di seantero jagat telah direnggutnya. Ia mengguncangkan seluruh dunia. Dan hampir membuat manusia kewalahan untuk mengatasinya. Virus mematikan yang diduga bermula dari Wuhan ini diberi nama secara resmi oleh WHO (world health organization) dengan sebutan Covid 19 (Corona virus disease). Kehadiran Covid-19 di tengah dunia telah melumpuhkan beberapa aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pariwisata, pendidikan dan lainnya.

Di Indonesia sendiri pun sudah merasakan krisis yang begitu besar oleh wabah covid-19 dari beberapa aspek kehidupan tersebut. Dengan penyebaran covid-19 yang makin hari makin meluas dan hampir ke seluruh pelosok negeri benar-benar mendesak pemerintah untuk berpikir lebih keras mengambil langkah alternatif dalam mengatasinya.
Terkait aspek pendidikan, di Indonesia pemerintah menerapkan pembelajaran online atau daring di tengah pandemi covid 19. Sebagai solusi alternatif untuk memutuskan rantai penyebarannya virus. Tak dimungkiri lagi kebijakan-kebijakan lain yang dicetuskan pemerintah untuk menjaga kestabilan kemakmuran masyarakat guna untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Seperti pemberian sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Terkait sistem pembelajaran online yang diterapkan pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan beberapa persoalan mendasar.

Pertama, terkait keterbatasan ekonomi masyarakat yang tidak mampu membeli handphone atau laptop sebagai sarana utama pembelajaran online. Tidak dimungkiri lagi bahwa tidak semua guru mempunyai sarana untuk mengadakan proses belajar mengajar (PBM) secara online. Jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut untuk menafkahi keluarga saja sangat sulit. Oleh karena wabah yang juga melanda kehidupan ekonomi masyarakat. Sama halnya dengan peserta didik, belum tentu semua murid mempunyai sarana untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara online. Karena tidak semua orang tua murid mampu untuk mengadakan fasilitas teknologi yang dibutuhkan untuk kelancaran belajar online tersebut. Dapat dikatakan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana inilah menjadi salah satu tolak ukur dari tidak efektifnya langkah pemerintah dalam menerapkan pembelajaran berbasis online di tengah wabah covid 19.
Kedua, dalam pembelajaran online juga harus membutuhkan akses jaringan internet, agar proses berlangsungnya pembelajaran online dapat berjalan dengan lancar. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari kapasitas jaringan internet yang bagus. Bukan tidak mungkin lagi bahwa ini akan menjadi tantangan besar bagi mereka yang hidup di daerah-daerah tertinggal. Daerah yang tidak dijangkau oleh jaringan internet. Atau lebih tepatnya daerah yang belum dijamah sama sekali oleh kesejahteraan. Mereka tidak dapat melakukan pembelajaran secara online di tengah wabah covid 19 seperti yang diharapkan. Percuma jika ada alat teknologi tetapi tidak ada akses internet yang memadai. Berbeda dengan mereka yang tinggal di kota-kota besar dengan jaringan internetnya melimpah ruah.

Ketiga, minimnya penguasaan peserta didik dalam mengoperasi alat teknologi. Tentu saja hal ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi peserta didik yang notabene baru mengenal penggunaan alat teknologi dalam proses pembelajaran. Bisa jadi proses pembelajaran online yang diambil pemerintah di tengah pandemi covid 19 tidak dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena keterbatasan pengetahuan tersebut. Memang bagi anak-anak di kota pembelajaran online menggunakan sarana teknologi sudah menjadi hal lumrah untuk dilakukan. Namun tidak demikian bagi peserta didik lain yang baru mengenal namanya pembelajaran online.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebijakan pembelajaran online yang dicetuskan pemerintah belum maksimal mengatasi secara tuntas krisis dalam bidang pendidikan di tengah covid 19. Oleh karena itu akan banyak peserta didik tidak memperoleh pendidikan yang memadai di tengah pandemi covid 19.

Di samping itu juga, ada begitu banyak masalah lain yang akan muncul dari kebijakan pemerintah menerapkan pembelajaran berbasis online. Karena berbicara tentang proses belajar mengajar (PBM) secara online, maka tidak terlepas dari berbicara biaya yang harus kita siapkan. Karena demi kelancaran proses pembelajaran secara online, maka persediaan kuota internet harus banyak. Namun yang menjadi permasalahannya adalah kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet kini melonjak tinggi membuat para guru maupun orang tua murid tidak sanggup untuk memenuhinya. Karena harus bertabrakan dengan kebutuhan lainnya yang mungkin juga mendesak.
Jika hal seperti ini terus berlangsung apa yang akan terjadi, apakah masyarakat akan terus hidup seperti ini. Atau pemerintah harus mencari alternatif jitu lainnya yang lebih efektif dan efisien guna menjaga kemapanan masyarakatnya. Terlebih khusus terkait penerapan sistem pendidikan di Indonesia di tengah wabah covid 19. Menurut saya berangkat dari persoalan yang dibahas di atas, bahwa kebijakan pemerintah menerapkan pembelajaran online di tengah wabah covid 19 sangat tidak efektif. Karena tidak menjamin kemerataan dan keberhasilan bagi semua peserta didik di seluruh Indonesia dalam proses pembelajaran online tersebut.

Menyikapi hal ini, penulis ingin menawarkan beberapa poin atau solusi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Pertama, terkait dengan ekonomi masyarakat yang tidak mampu membeli handphone dan laptop sebagai sarana utama dalam melaksanakan pembelajaran online. Masalah ini menimbulkan pertanyaan “bagaimana” bagaimanakah peran pemerintah? Hemat saya, pemerintah diajak untuk berkerja ekstra intensif. Seperti memberi bantuan berupa dana kepada masyarakat miskin. Dengan itu akan memberi keringanan bagi masyarakat miskin untuk mengadakan fasilitas pendidikan seperti laptop dan lain sebagainya. Bukan hanya itu kuota internet juga menjadi salah satu masalah ekonomi masyarakat. Terkait dengan ini penulis mengimbau kepada pemerintah sebagai lembaga tertinggi negara agar mengambil kebijakan seperti menurunkan harga kuota internet dengan catatan bisa dijangkau oleh masyarakat miskin.
Kedua, terkait dengan pembelajaran online juga membutuhkan akses jaringan internet. Hemat saya, terkait masalah di atas pemerintah harus jeli untuk melihat apakah pembangunan infrastruktur sudah merata atau tidak. Jadi, saya berpikir bahwa pemerintah harus segera mungkin mengadakan

Ketiga, minimnya penguasa peserta didik dalam menguasai teknologi. Terkait masalah ini bisa dikatakan bahwa pemahaman peserta didik masih sangat terbatas terkait penggunaan alat elektronik. Jadi, hemat saya untuk menangani hal ini pemerintah diharapkan untuk membuat kebijakan seperti mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan alat elektronik seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. bukan hanya itu, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi terkait bagaimana cara menggunakan alat elektronik dengan baik kepada masyarakat.

*Mahasiswa STFK Ledalero, tinggal di Seminari Tinggi St. Carlos (Scalabrinian) Maumere

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *