Opini

Kawal Desa

Banera.id Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen dan bermata pencaharian di bidang agraris. Pada hakikatnya masyarakat di tuntut dan memiliki rasa tanggung jawab serta memiliki cinta yang besar termasuk para pemangku jabatan pusat maupun daerah terhadap perkembangan dan kemajuan masyatakat desa.

Upaya masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab sosial (desa) ataupun sekedar mengawasi kinerja dari para elit desa sebelumnya telah diperkuat oleh pp no 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun minimnya kesadaran masyarakat dengan sikap bodoh amat dan berserah diri membuka peluang elit daerah untuk melakukan hal-hal yang justru merugikan masyarakat itu sendiri.

Baca Juga : Orientasi Pendidikan di Tengah Modernisasi

Baca Juga : Transformasi PMKRI: Membentuk Kader Intelektual Populis

Maka hal tersebut perlu di tindak secara akurat demi kemajuan masyarakat desa dan ini menjadi tugas kita bersama termasuk para pemuda dan semua tokoh yang ada dalam masyarakat. Terlepas dari ini fokus pada pembangunan daerah di ketahui bahwa pengeluaran terbesar Negara saat ini terdapat pada pengalokasian dana desa. Hal ini bertujuan agar tingkat pemerataan dan pembangunan akan mengalami letupan perubahan luar biasa dengan estimasi anggaran yang begitu besar .

Namun ada ironi pahit di pedesaan belakangan ini. Dari yang hanya sekedar dugaan sampai terbukti secara fisik melakukan korupsi, bahkan paling keji dalam ranah pemberdayaan pengadaan terhadap masyarakat diketahui dana yang telah di kucurkan namun bukti fisik tidak pernah di temukan di lapangan.
Pertanyaannya adalah dana itu ke mana? Beberapa studi telah menunjukkan bahwa dana desa hanya memuluskan akumulasi kekayaan elit desa, dari pada perdayakan kepada rakyat apalagi mereka yang rentan.

Baca Juga : Kepada C.A Antologi Puisi Maxi L Sawung

Baca Juga : Tuhan ada Dimana ?

Berdasarkan data ICW selama kurun waktu 5 tahun terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa jelas kurnia dalam konverensi pers laporan pemantauan persidangan korupsi oleh ICW, senin (22/3/2021). Kurnia juga mengatakan bahwa kerugian Negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa mencapai total Rp 111 miliar. Padahal jelas bahwa dalam uu no 28 tahun 1999 menegaskan kepada penyelenggara negara agar terhindar dari KKN. Namun akibat besarnya dorongan aspirasi hasrat dari diri dan keluarga menyebabkan terbunuhnya moralitas penguasa. Data tersebut juga setidaknya memberikan bukti bahwa hari ini budaya korupsi yang menjijikan itu masih belum teratasi dengan baik di bumi NKRI. Dari sepersekian fakta sejarah ketidakadilan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terus merajalela.

Tak heran jika di pedesaan tingkat kemiskinan belum bisa terelakan, pengangguran, putus sekolah akibat akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan yang masih sulit di jangkau, belum lagi di ranah kesehatan yang masih jauh dari apa yang di harapkan. Hal ini jelas akibat lebarnya jurang ekonomi di pedesaan serta relasi antara elit desa dengan masyarakat cendrung ekstraktif bermotif eksploitasi. Maka klaim dana desa untuk mensejahterahkan penghuni desa tentu sangat diragukan.

Baca Juga : Danau Penantian

Baca Juga : Tuan Malam Antalogi Puisi Ilak Sau

Tidak sedikit para aktivis, pengamat bahkan LSM merespon terkait kondisi ini mengingat semenjak terbitnya uu no 6 tahun 2014 tentang desa. Namun dalam realisasi penerapan masih jauh dari kenyataan dan masalah krusial terus di hadapkan masyarakat desa. Tentu ini bukanlah perkara main-main yang sedang kita hadapi bukan hanya kepada masyarakat terlebih di tujukan kepada birokrasi penegak hukum. Rahim-rahim koruptor mesti di mandulkan baik dengan melawan segala bentuk ketimpangan untuk memperkuat kontrol masyarakat terhadap pemangku kebijakan elit daerah agar lebih terarah dan mempersempit celah korupsi, maupun pada ranah pengadilan dan penegak hukum sebagaimana diamanahkan oleh uu tipikor no 20 thn 2001, untuk mengadili para tikus-tikus itu sebagaimana atauran dan uu yang berlaku. Dengan demikian yang namanya kepastian dan keadilan hukum bisa kita rasakan bersama. Hal ini juga kita sampaikan kepada KPK agar lebih menyentuh tingkat kejahatan korupsi tingkat desa. Terlepas dari apakah KPK mempunyai wewenang atau tidak memasuki wilayah pedesaan, namun bagi saya kewajiban KPK dalam hal memberantas tindak pidana korupsi adalah spirit para aktivis dan pejuang terdahulu dan merupakan salah satu amanat tertinggi reformasi.

Baca Juga : Covid-19 Menyebabkan Banyak Orang Banting Setir Jadi Pedagang Online

Baca Juga : Antologi Puisi Banera.id Spesial Hari Puisi Nasional

Diharapkan juga para pengawas desa (BPD dll) agar lebih cekat dan tegas dalam pengawasan terhadap perangkat desa sehingga bisa tercipta keadaan yang kondusif. Bagi msyarakat, orang tua, pemuda, kaum milineal dan seluruh warga daerah marilah kita sama-sama membangun desa dengan sikap kritis terhadap setiap persoalan yang ada.

Akhirnya berangkat dari kutipan sang tokoh terkenal Indonesia Pramodya Ananta Toer “DIDIKLAH RAKYAT DENGAN ORGANISASI DAN DIDIKLAH PENGUASA DENGAN PERLAWAN”.

Oleh : Mujahidin Sawahudin

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button