Opini

Mengulas Penetapan Label KKB “Teroris” di Papua

Banera.id – Sekilas tentang kenyataan empiris Papua sebagai tubuh ekor bangsa Indonesia di era kirawi saat ini. Terakhir, ada isu yang rentan didengar dan diketahui publik pada periode akhir-akhir ini di Papua. Perlu diketahui bersama, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan isu yang hangat dan sedang terjadi di Tanah Cenderawasih. Papua telah menjadi titik responden utama bagi pemerintah  Indonesia. Pemerintah melingdungi keselamatan masyarakat Papua di tengah aksi brutal yang dilakukan KKB.

KKB  di Tanah Papua tentu sangat nyata mengganggu kenyamanan masyarakat di sana. Semua aktivitas yang biasanya free dilakukan setiap hari sebelumnya, sekarang disekat dengan tembok kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan KKB. Sasaran kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan KKB di Papua yaitu masyarakat sipil, TNI dan POLRI. Akibatnya, banyak masyarakat sipil, TNI dan POLRI yang tewas karena terlibat dalam kontak tembak dengan KKB. Hal ini dibuktikan Pada Minggu (25/4/2021), Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur usia saat terlibat kontak tembak dengan KKB.

Baca Juga : Pulang Antologi Maxi L Sawung
Baca Juga : Robert Nozick (1938-2002): Teori Keadilan Libertarian

Hal serupa juga terjadi pada (27/4/2021), seorang anggota Brimob Polri, Bharada komang meninggal. Kemudian dua lainnya luka-luka usai terlibat kontak tembak dengan KKB. (Pos Kupang/30/4/2021).

Publik dan pemerintah menduga apa motif  dibalik aksi KBB . Sebagian publik menyakini bahwa tindakan kriminal dari Kelompok Kriminal Bersenjata yang terjadi pada masyarakat Papua bermula dari enam latar belakang beragam motif yaitu, pertama, dendam pribadi karena kerabat atau orang tua. Kedua, motif  ekonomi, karena mereka umumnya pengangguran. Ketiga, menikmati eksistensi diri dan kelompok. Keempat, dimanfaatkan untuk menganggu lawan politik dalam pilkada. Kelima, menarik perhatian agar mendapat proyek bisnis. Keenam, dimanfaatkan sebagai bagian dari perebutan deposit emas.

Latar belakang beragam motif tersebut adalah semuanya masuk dalam air keruh problem sosial. Tidak salah itu terjadi di tanah Papua.  Karena papua, selain kaya akan sumber daya alam, kaya juga akan rentan masalah terpuruk sosial lainnya. Seperi kemiskinan, politik, kekeluargaan dan pengangguran adalah problem yang nampak di mata publik khususnya Indonesia. Lebih dalam ulasanya, problem Papua sebagai isu KKB juga disebabkan karena ada segelintir orang yang kontra-Republik Indonesia.

Baca Juga : Memaksimalkan Fungsi Media Dalam Berkatekese di Masa Pandemi Covid-19
Baca Juga : Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan di Manggarai Timur

Segelintir mayoritas masyarakat Papua pro-Republik sedangkan sebagian minoritasnya kontra-Republik. Terkait dengan itu, Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam), Mahfud MD, mengatakan lebih dari 92 persen masyarakat Papua pro-Republik Indonesia. Hal demikian disampaikan di tengah pengumuman atas penetapan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Lebih lanjut, Mahfud MD juga mengatakan, di luar masyarakat yang pro-Republik, ada segelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi melalui organisasi KKB. Menurutnya, tindakan pemberontakan tersebut merupakan gerakan terorisme. “Ada beberapa segelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi sehingga mereka melakukan gerakan separatisme dan kemudian tindakannya merupakan gerakan terorisme,” tegas dia. Ujar Mahfud MD dalam konferensi pers dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, kamis/29/4-(Pos kupang/30/4).

Baca Juga : Perjalanan Panjang
Baca Juga : Kawal Desa

1 2Laman berikutnya

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button