Opini

Kejanggalan Omnibus Law dan Master Sun


Penulis : Frederikus Magung
(Mahasiswa STFK Ledalero, Tinggal di Ritapiret)

Beberapa waktu terakhir, kehadiran Omnibus Law menimbulkan kontorversial serentak perdebatan sengit kaum akademis, baik di tingkat nasional pun lokal. Awalnya, istilah Omnibus Law di Indonesia pertama kali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada Oktober 2019 lalu.

Salah satu bagian penting dari Omnibus Law ialah tentang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang dalam konsepnya akan ditetapkan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, diskursus ini menimbulkan banyak penolakan dari berbagai pihak, organisasi masyarakat sipil, pers hingga serikat buruh. Ekonom dari Universitas Indonesia, Fisal Basri terang-terangan menolak rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Faisal menganggap landasan awal pembentukan RUU Omnibus Law yaitu percepatan investasi sebagai hal yang keliru.(Tempo, 27 Februari 2020).

Penulis sendiri melihat dua dampak destruktif sebagai representasi pergerakan problematika akut ini. Pertama, soal konsep desentralisasi dan sentralisasi. Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru, konsep desentralisasi menjadi opsi kerja pemerintah pusat yang diembankan secara legal dan bebas kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Semua program kerja, tata kota maupun desa akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Intinya otonomi daerah dikembangkan dalam rangka kesejahteraan daerah.

Karena itu, tanggung jawab kualitas maupun kuantitas sebuah pemerintahan, serta kapalibitas dilihat dari efektivitas kerja pemerintah setempat tanpa intervensi pemerintah pusat, kecuali dalam kasus tertentu. Pemerintah pusat punya kewenangan untuk mengintervensi atau terlibat dalam program daerah. Sebagai misal, Jokowi mengambil alih penanganan banjir di Jakarta pada awal 2020 (Tribun, 2 januari 2020) yang dinobatkan sebagai banjir terparah di awal tahun. Ketua DPP partai Demokrat, Jansen Sitindaon meminta pemerintah pusat, khusunya presiden Joko Widodo agar membantu penanganan banjir DKI Jakarta secara konkret (CNN Indonesia, 26 Februari 2020).

Kedua, membengkaknya kehadiran para investor asing merupakan tanda ketidakjelasan pemerintah dalam mengurus negaranya. Seringkali negara gagal tercipta karena campur tangan asing yang menghancurkan ekonomi maupun politik suatu negara (Chomsky, 2016). Berhadapan dengan ini, negara akan gagal mengendalikan nahkoda pemerintahan karena ada intervensi kaum berjouis yang mumpuni menginvestasikan kepentingan melalui lapangan pekerjaan yang tentunya berdampak buruk bagi kaum buruh, minoritas yang tidak diperhatikan. Maka yang terjadi ialah peminggiran kaum buruh lokal yang tidak bersaya saing dalam aras global. Mereka itu kemudian teralienasi dalam pembangunan.

Dalam kaitan dengan hal ini, menurut Watimena negara gagal (failed state) mewujudkan keamanan, keadilan dan kemakmuran di wilayahnya (Watimena, 2020). Maka dipastikan, ditetapkannya Rancangan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja akan berdampak destruktif bagi masyarakat publik. Masyarakat terancam dengan berbagai kebijakan atau peraturan pemerintah yang tidak mengedepankan kolegialitas, sosial, keadilan secara ekonomi bagi seluruh manusia Indonesia.

Menguatnya aksi pemerintah pro UU Cipta Kerja dan kroni-kroninya berimplikasi pada ketimpangan sosial yang lebar antara kelas menangah ke atas dan kaum pinggiran. Secara struktual, yang miskin akan tetap miskin akibat lapangan kerja yang dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang kurang ramah terhadap masyarakat sipil pinggiran.
Secara umum ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi secara ekonomi di tengah masyarakat. Dampaknya sangat jelas yaitu adanya hambatan untuk mengakses kehidupan yang layak dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kelompok lain.

Chaniago dikutip oleh Carles Hurst (2009), mengatakan bahwa ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosio-kultural. Hal yang sama ditekankan Jonathan. Ia menyebut ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Dua konsep ini ingin memperjelas identitas pembangunan bangsa Indonesia yang sebetulnya “jauh panggang dari api”. Demos akhirnya terpintal akibat kebijakan-kebijakan yang tidak berdampak pada kedaulatan negara-bangsa.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai sejumlah pasal yang diubah dan ditambahkan justeru memberikan kelonggaran kepada pengusaha asing untuk mengeksploitasi kaum buruh dalam urusan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja.

Oleh karena itu, saya menilai bahwa perjuangan kaum buruh yang terpinggirkan akhir-akhir ini ditumpas telak oleh pemilik modal yang bersembunyi di balik jubah nasionalisme kaum teknokrat dengan slogan-slogan yang memukau publik mengatasnamakan kebebasan.

Maka dalam rangka mengangkal upaya-upaya pencaplokan kaum buruh ini melalui Omnibus Law, hemat saya perlawanan dan aksi protes mesti digalakkan dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kebijakan pemerintah. Hal ini demi terciptakan keadilan dan kebenaran.

Master Sun, seorang jendral militer kekaisaran dan ahli strategi perang Tiongkok Kuno melalui masterpiece “The Art of War”, menekankan sebuah strategi yang sangat berpengaruh terhadap filosofi Timur dan Barat. Di bawah kepemimpina Tzu, ia membedakan perang menjadi dua yaitu perang baik dan perang jahat. Seorang penguasa yang bijak dibenarkan secara sosial dan moral menyerang sebuah negara apabila di dalam suatu wilayah kekuasaan, pemimpinnya bersikap feodal-teokratik. Bagi Tzu, kekuatan moral dan kemampuan intelektual manusia adalah hal utama dalam menentukan keberhasilan. Tzu mencoba membangun suatu pemahaman dasar realistis untuk sebuah ukuran rasional pada kekuatan relatif. Kekuasaan yang dimaksud adalah moralitas dan berjiwa social terhadap yang lain.

Konsep ini hemat saya sangat relevan dengan keberadaan kita di Indonesia. Hal yang paling fundamental saat ini ialah perlu adanya ideologi terbuka dan progresif, sebagaimana yang dilakukan oleh Master Sun. Pemerintah harus bisa menginventaris keburukan-keburukan akibat kebijakan Omibus Law itu terhadap masyarakat. Jangan sampai kebijakan itu menjerat masyarat secara struktural yang berakibat pada pemiskinan secara sitemik. Untuk itu, perlu tanggapan serius pemerintah berkaitan penolakan-penolakan publik atas Omnibus Law itu demi kemajuan sebuah bangsa yang adil, makmur dan sejahtera yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Editor :Pepi Dain

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button