Opini

Mafia Oligarki Dalam Wajah Demokrasi di Indonesia

Ilustrasi: Pijar News

(Catatan kritis atas kejahatan oligarki dalam wajah demokrasi di Indonesia)

Oleh: Fandro Fransiskus

Berakhirnya masa pemerintahan orde baru setelah berkuasa selama 32 tahun, telah melahirkan transisi demokrasi. Transisi demokrasi merubah institusi kekuasaan otoriter menjadi lebih demokratis. Di era transisi ini, demokrasi telah melahirkan berbagai macam para petualang politik atau penumpang gelap, seperti sekelompok orang penguasa (oligark, predator dll), (Peter Tan, 2018:45.).

Mereka (para oligark) adalah sekelompok orang yang telah menguasai sumberdaya dan politik dalam negara ini, baik lokal maupun pusat. Transisi demokrasi, menjadi arena persekongkolan mereka secara legal yang dilindungi oleh penguasa negara, yang membuat mereka terus berjuang untuk sembunyi dan terus bersoraksorai di belakang layar demokrasi.

Tampilnya sejumlah mereka (oligark) di panggung demokrasi, membuat jagad politik lokal maupun nasional menjadi ramai. Mereka berlomba-lomba naik turun dalam sebuah panggung demokrasi, dengan tujuan untuk mencari sebuah kesempatan yang bisa meraih kepentingan personal maupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan proses demokrasi yang semakin liberal tidak terbendung lagi, dan demokrasi tidak punya kompas, yang arah tujuannya tidak jelas atau tidak pasti.

Sehingga tidak heran lagi, kehadiran demokrasi di negara ini untuk mensejahterakan kehidupan rakyat (bonum commune) telah menjadi utopia belaka. Karena demokrasi sudah mengalami disorientasi untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Ia (demokrasi) telah jatuh ke dalam sejumlah paradox yang sulit diatasi. Oleh sebab itu, demokrasi ibarat seperti ruang gelap yang menjadi arena perjudian kekuasaan dan praktek mafia bagi golongan-golongan tertentu (oligarki), yang di mana mereka menjadikan demokrasi sebagai lembaga atau tempat mereka untuk mencari profesi yang biasa meraih atau memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan kelompok.

* Demokrasi Indonesia di bawah Kendali Oligarki

Term oligarki sudah lama dikenal dalam sejarah filsafat politik. Dalam karyanya The Republic, Plato memperkenalkan beberapa bentuk negara (pemerintah), yakni ”Creta dan Sparta”, aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Dari beberapa bentuk negara itu, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang berkubang dalam lumpur kejahatan.

Demokrasi pada dasarnya mengikuti bentuk oligarki ini, meskipun sangat berbeda, ( Jurnal Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018: 23.).
Oligarki diartikan sebagai segelintir orang yang begitu berkuasa atau mempunyai otoritas dalam mengambil keputusan tertentu sehingga mereka biasa menentukan semua keputusan politik bagi ratusan juta orang lainya. Mereka (oligarki) bersifat ekstraktif yang selalu berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok melalui kolaborasi tidak sehat dengan kapitalisme, dan mengakibat pencabutan kepentingan publik.

Oligarki juga berorentasi pada pembengkakan kekayaan material. Kekayaan oligarkis merusak demokrasi karena kekayaan posisional ini hanya mungkin dicapai oleh segelintir orang, tidak tergantung pada produktivitas, (Peter Tan, 2018: 47). Kosekuensinya, kehadiran demokrasi untuk mensejahterakan kehidupan rakyat (bonum commune), telah menjadi utopia belaka.

Hal ini terbukti seperti apa yang dikatakan oleh Jeffrey Winters, bahwa demokrasi Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki, sehingga makin jauh dari cita-citanya untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Hal itu, kata Winters, terlihat dengan makin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin di Indonesia, (thttps://mediaindonesia.com/read/detail/148526-demokrasi-indonesia-di-bawah-kendali-oligarki, diakses 7 Oktober 2020).

Makin berkembangnya sistem demokrasi di negara ini (Indonesia), maka makin merajalela juga para mereka oligarki untuk belomba-lomba di panggung demokrasi. Mereka telah menjadikan demokrasi sebagai panggung perjudian dan tempat mafia mereka untuk memanipulasi kesejahtraan rakyat. Mereka bisa mengendalikan demokrasi dengan berbagai macam cara, dengan tujuan untuk merampas dan memeras yang menjadi hak milik rakyat.

Hal ini terjadi bukan karena sistem demokrasi tersebut yang salah, melainkan karena penegakan hukum pemerintah yang berwenang yang lemah. Pihak lembaga pemerintah menegakkan peraturan atau hukum secara tidak becus dan tidak sistematis. Hukum itu tidak mampu menjinakkan mereka yang memiliki ultra-pengaruh. Hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bahkan yang memegang hukum itu adalah mereka-mereka yang masuk dalam linkgaran oligarki (Jurnal Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018: 35).

Sehingga tidak heran hukum itu berlaku ketika berhadapan dengan golongan kaum lemah. Tetapi ketika hukum itu berhadapan dengan kaum oligarki, seolah-olah hukum itu tidak berfungsi. Ia (hukum) selalu membenarkan diri dan selalu membela mereka yang kaya (oligarki) atau golongan tertentu.
Oligarki mencengkram nasib rakyat Indonesia.

Masalah utama Indonesia sejak jatuhnya rezim fasis militer Soeharto pada tahun 1998 sesungguhnya tidak banyak berubah. Sistem ekonomi dan politik Indonesia masih tetap dikuasai oleh segelintir orang. Celakanya, segelintir orang itu juga berasal dari era yang sama ketika Soeharto masih berkuasa. Inilah yang disebut oleh Airlangga Pribadi, pengamat politik universitas Airlangga sebagai oligarki kekuasaan yang dikendalikan sedikit orang tapi berpengaruh besar dalam ekonomi dan politik Indonesia (Jurnal Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018:40.).

Hal ini terjadi karena mesin demokrasi electoral di Indonesia bisa digerakan melalui uang. Karena negara tidak mempunyai uang untuk membiayai semua proses yang mereka hadapi (misalnya untuk biaya kampanye para calon saat pemilu), maka kemungkinan akan masuknya para pemilik modal dalam proses itu sangat besar. Memperbolehkan mereka (oligarki) masuk dalam proses itu sama dengan membirkam mereka untuk mengendalikan sistem ekonomi dan politik di negara ini.

Sehingga pada titik inilah negara mau tidak mau dikuasai oleh tangan-tangan tak kelihatan atau invisible hand dalam istilah Adam Smith, (Jurnal Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018:33.).

Mereka menjadi sebagai kekuatan di belakang para pemimpin kelihatan untuk memberikan sejumlah modal meraka demi proses pemenangan dalam pertarungan pemilu. Sehingga dalam keputusan-keputusan pemerintah kelihatan itu selalu dikendalikan dan selalu ditangani oleh mereka yang tak kelihatan, antara lain adalah para oligarki. Kehadiran pemimpin tak kelihatan (oligarki) itu dilembaga demokrasi tidak akan membawa buah yang baik bagi negara. Malahan kehadiran mereka dilembaga pemerintah selalu memberikan efek buruk bagi negara maupun masyarakat pada umumnya. Karena mereka lebih mementingkan kepentingan Personal dibandingkan kepentingan common dalam kehidupan masyarakat warga.

Tak dapat dinafikan lagi bahwa siitem demokrasi di Indonesia telah dikuasai olah kaum oligarki. Hal itu nampak dalam dominasi oligarki pada sistem ekonomi dan politik. Dominasi terhadap sistem ekonomi nampak dalam terjadinya kesenjangan material di mana kaum oligarki mengguasai hampir seluruh sumber daya alam yang menjadi basis bagi kehidupan ekonomi negara Indonesia.

Dominasi dalam bidang ekonomi ini telah menjadi akar dalam demokrasi Indonesia, yang membuat para penguasa demokrasi sulit untuk mensejahterakan rakyat (Jurnal Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018:33.).
Dominasi oligarki terhadap sistem demokrasi Indonesia jelas membawa keburukan bagi demokrasi itu sendiri. Sehingga cita-cita demokrasi untuk mensejahterakan rakyat telah menjadi utopia belaka.

Oleh karena itu pemerintah yang mendiami demokrasi tersebut harus mencari cara atau jalan keluar untuk mengatasi peran oligarki di panggung demokrasi tersebut, agar mereka biasa mengendalikan diri dalam kejahatan mereka dalam demokrasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa strategi yang perlu diakukan pemerintah adalah mepertegak atau memperkuat hukum dalam demokrasi, (dalam arti bahwa hukum berlaku tidak haya ketika berhadapan dengan kaum lemah, tetapi hukum juga berlaku bagi mereka yang golongan-golongan kaya atau kaum ologarki), membangun demokrasi deliberatif dan memperkuat peran masyarakat warga. Starategi-strategi ini dilakukan supaya kehadiran demokrasi dalam negara ini bisa membawa buah yang baik bagi masyarakat warga.

* Penulis tinggal di Rogationis Wailiti.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button