Opini

Mengendus Fenomena Demokrasi Cukong

Ilustrasi: medcom.id

Oleh: Atis Hakim

Pemilu merupakan sebuah ajang yang krusial dalam tataran negara demokrasi. Pemilu dilihat sebagai sebuah langkah transformatif dalam mengakomodasi partisipasi politik warga negara. Pemilu yang berlangsung dalam 5 tahun sekali sangat dinantik-nantikan oleh segenap masyarakat. Pemilu menjadi momentum pemilihan seorang pemimpin baru. Seorang pemimpin baru yang diharapkan mengantar masyarakat menuju “bonum commune” dalam lima (5) tahun ke depan.

Dalam momentum ini diharapkan agar masyarakat mampu untuk memilah, mana tipe pemimpin yang tidak berkualitas dan mana tipe pemimpin yang berintegritas dan jujur. Pemilu tidak hanya dilihat sebagai sebuah ajang ritual politik belaka melainkan sebagai momentum dalam mempertajam kesadaran politik warga negara dan dengan demikian dapat menentukan pilihan politiknya. Kesadaran politik masyarakat dapat memberikan sebuah gambaran komprehensif akan pendidikan politik.

Pemilu dilihat sebagai sarana yang krusial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik itu sendiri. Untuk itu para elite politik diharapkan untuk mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Elite politik yang terpilih diharapkan dapat menata kehidupan politik dengan baik serta dapat mengakomodasi politik sebagai sarana penyelenggaraan “bonum commune” secara konsekuen.

Ini berarti bahwa para elite politik dapat memfasilitasi kehidupan masyarakat secara manusiawi (Lilijawa, 2010: 242).
Dengan ini keterlibatan dalam kontestasi politik tidak hanya dilihat sebagai sarana promosi belaka melainkan sebagai sebuah perwujudan legitimasi masyarakat dalam menciptakan kebaikan umum sekaligus untuk merealisasikan nilai-nilai demokrasi.

Pada momentum tertentu para kandidat yang terlibat dalam ajang pemilu diharapkan dapat mengikuti setiap proses pemilu secara baik. Keterlibatan mereka secara murni dalam pergelaran pemilu diharapkan dapat mencerminkan akuntabilitas politik itu sendiri. Namun, pada titik tertentu dibalik memproyeksi perwujudan politik yang baik, terdapat motivasi laten yang menjadi intensi buruk para kandidat dalam kontestasi politik.

Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan politik tidak seluruhnya dapat mengakomodasi orientasi pada kebaikan umum tetapi juga dapat menjadi sarana pelanggengan hegemoni kekuasaan. Para kandidat yang bertindak demikian dapat menghalalkan segala cara demi mencapai orientasinya. Tindakan ini pun bermuara pada tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kepentingan umum tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Bahkan kepentingan umum menjadi sarana untuk mewujudkan sebuah interese pribadi.

* Demokrasi Cukong

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memafhumi cukong sebagai setiap orang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain. Bila merujuk pada kata kerja berarti memberi uang sebagai modal. seturut defenisi ini cukong dapat dipahami sebagai orang yang berinisiatif memberikan bantuan kepada orang lain demi mendapat keuntungan.

“Dalam konteks politik permainan cukong dapat dilihat dalam bingkai pergelaran pemilu. Mereka berperan sebagai sponsor untuk membiayai dana operasional paslon tertentu yang ikut dalam kontestasi politik”.

Tak dapat dinafikan bahwa praktik ini sudah berlangsung sejak lama. Setiap momentum pemilu terdapat indikasi adanya keterlibatan para cukong (sponsor). Keterlibatan para cukong dapat memberi efek degradasi terhadap esensi demokrasi di Indonesia. Karena pada titik tertentu mereka menjadi pelaku laten yang mengakomodasi kebijakan umum. Tentunya segala kebijakan ini dapat memberi andil terhadap kepentingan primordial mereka.

Berdasarkan kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa sekitar 82% calon kepala daerah didanai oleh cukong atau sponsor dan besaran dasar sponsor terus meningkat , sekitar 70 % pada tahun 2015 terus meningkat sampai 82 % pada 2017 dan 2018 (Media Indonesia, 14/9/ 2020, diakses pada 18/9/2020).

Keterlibatan para cukong terus meningkat dalam setiap pergelaran pemilu di Indonesia. Dominasi para cukong dalam ranah politik sangatlah esensial terhadap sistem demokrasi di tanah air. Hal ini berpapasan dengan pemberian legitimasi atas pengelolaan sumber daya alam maupun manusia. Misalnya memberikan kemudahan dan perizinan dalam melakukan aktivitas bisnis, tambang dan lain-lain.

Tentu adanya elaborasi antara calon kepala daerah dengan para cukong dapat disebabkan oleh mahar politik yang sangat tinggi. Sebagaimana yang disitir oleh Alexsander Jebadu dalam bukunya yang berjudul “Bahtera Terancam Karang”. Di mana salah satu faktor yang menyebabkan konspirasi politik dalam hal ini antara pemerintah dan cukong adalah pembiayaan kampanye yang mahal (Jebadu, 2018: 224).

Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya biaya yang dibutuhkan calon tidak seimbang dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga kesenjangan antara keuangan yang dimiliki oleh calon kepala daerah dan biaya yang harus dikeluarkan sangat signifikan. Berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri bahwa dana yang dikeluarkan seorang calon bupati sekitar 30 miliar. Calon gubernur lebih besar lagi, bisa mencapai 100 miliar. Realita ini menjadi stimulus bagi para calon pemimpin pemerintah untuk mencari dan menerima dana dari sponsor.

Mahalnya mahar politik membuat para calon pemimpin untuk berkonspirasi dengan para cukong. Konspirasi ini sarat dengan kelicikan dan kebobrokkan yang menyebabkan tumbuhnya tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme. Para cukong malah memerankan diri sebagai pemerintah bayangan yang mengatur kebijakan penetapan tender setelah pilkada. Sehingga dana pembangunan bagi masyarakat beralih ke dompet para cukong.

Pada tataran tertentu eksistensi para cukong politik dalam ranah politik dapat mencederai demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang merujuk pada partisipasi politik secara bebas dan akuntabel agaknya menjadi suram tak berarti dan beralih pada sikap primordial dengan berdalih pada determinasi oleh para cukong. Para cukong yang mengendalikan segala kebijakan umum. Sehingga nilai netralitas dalam demokrasi digeserkan dengan berpihak pada interese para cukong.

* Urgensi Supermasi Hukum dalam Mewujudkan Nilai Demokrasi

Penyelenggaraan pemilu yang efektif dan akuntabel sangatlah urgen dalam merealisasikan pembentukan institusi demokrasi yang adil. Hal ini mencerminkan adanya sebuah kesadaran politik yang mumpuni. Penetapan pemilu secara sistematis dan terkodirnasi secara baik dapat memberi andil terhadap penyelenggaraan pemilu.

Kendati tetap diakui bahwa dalam proses penyelenggaran pemilu sangat rawan dan rentan terhadap berbagai pelanggaran. Sebagaimana yang diafirmasi oleh Bawaslu dalam catatan refleksi terhadap penyelenggaraan pemilu 2019. Bahwasanya ada begitu banyak kendala, masalah dan tantangan yang mewarnai dinamika dalam proses penyelenggaraan pemilu salah ( Minan, 2019: 4).

Pelanggaran ini juga dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kerawanan praktek ini dalam pemilu tidak hanya berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan pemilu tetapi juga dalam proses mendesain sistem pemilu.

Salah satu aturan pemilu yang rawan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran adalah adanya sistem pemberian bantuan dari pihak swasta bagi para kandidat. Sebagaimana yang termaktub dalam UU no. 12/2008 pasal 83 ayat l menetapkan bahwa dana kampanye untuk pemilu daerah dapat diperoleh dari para kandidat untuk jabatan publik dan dari pihak swasta maupun individu.

Ketentuan mengenai besarnya nominal bantuan itu sudah ditetapkan oleh KPU. Dan sumbangan dari para kandidat harus dilaporkan kepada KPU. Namun dalam prakteknya ada sebagian para kandidat tidak melaporkan secara signifikan besaran nominal kepada KPU. Mereka hanya melaporkan jumlah bantuan itu berdasarkan standar yang sudah ditentukan oleh KPU.

Hal ini dapat memberi cela bagi para cukong politik untuk terlibat secara laten dalam perggelaran pemilu. Mereka mensiasati bantuan bagi para kandidat demi memperoleh keuntungan serupa dari para kandidat politik. Partisipasi para cukong dalam pemilu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pemilu.

Dengan ini perlu adanya reformasi hukum pemilu demi meminimalisasi dominasi para cukong. Legitimasi hukum harus menjamin adanya transparansi dan tanggung jawab. Dengan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar dalam proses pemilu. Dalam hal ini hukum harus ditegakan secara konsekuen tanpa adanya diskriminasi.

Reformasi hukum dalam pemilu harus mengakomodasi sanksi yang tegas bagi para cukong politik maupun para kandidat yang dengan sengaja mensiasati kecurangan dalam pemilu haruslah diberikan sanksi yang tegas. Hal ini sebagai langkah efektif dalam mencegah dominasi para cukong politik.

Penindakan bagi para pelanggar sangatlah urgen demi menciptakan sebuah sistem demokrasi yang baik dan adil. Nilai-nilai Demokrasi dapat diimplementasikan secara murni apabila semua pihak dapat berlaku jujur.

*Penulis tinggal di Biara Rogationis, Maumere.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button