Opini

Politik Diferensiasi Iris Marion Young, Keadilan Gender dan Hak-hak Asasi Manusia

Penulis : Otto Gusti Madung

Pendahuluan

Ada suatu fenomena menarik dalam perkembangan politik di tanah air beberapa tahun terakhir. Fenomena tersebut adalah maraknya kandidasi para artis oleh partai-partai politik yang meramaikan bursa calon pemilihan kepala daerah (pemilu kada) dan juga calon legislatif. Secara prosedural fenomen ini dapat ditafsir sebagai kemajuan dalam kehidupan berdemokrasi karena menunjukkan luasnya partisipasi demokratis warga negara Indonesia untuk mengambil bagian dalam hidup berpolitik. Namun di sisi lain, secara substansial gejala ini sesungguhnya merupakan gambaran kasat mata patologi hubungan antara perempuan dan politik dalam ranah politik praktis di Indonesia.

Sesungguhnya pencalonan para artis belum menjadi bukti empiris kesadaran gender para elite politik kita. Alasannya, para artis dipilih pada tempat pertama bukan karena kompetensi politis dan integritas moral yang dimilikinya, tapi lantaran kemolekan tubuh dan popularitas pribadi. Partisipasi politik kaum perempuan direduksi menjadi politik tubuh. Dengan bantuan media massa para artis dipakai sebagai iklan untuk mendongkrak citra partai-partai politik dan elite politik yang kian buram dan terpuruk di mata masyarakat.

Sesungguhnya dengan fenomena di atas para elite politik sedang mengacaukan politik dengan pasar. Politik sebagai deliberasi rasional di ruang publik berubah wajah menjadi spanduk, billboards di pinggir–pinggir jalan, kemolekan tubuh perempuan dan iklan-iklan di televisi. Rasionalitas instrumental pasar telah mengisi dan “mengkolonialisasi” ranah publik politik sebagai ruang diskursus bebas represi. Kemolekan tubuh artis dipakai untuk menggaet massa voters. Voters tidak diperlakukan sebagai warga otonom dan rasional, melainkan massa konsumen yang dapat dimanipulasi lewat iklan-iklan politik. Hasilnya, setelah pilkada berakhir tampuk kekuasaan tetap dipegang oleh elite-elite politik pragmatis yang mayoritas laki-laki dan jauh dari kesadaran akan kesetaraan gender. Sekali lagi, perempuan hanya diinstrumentalisasi untuk sebuah politik kekuasaan dalam sebuah sistem sosial yang hipermaskulin.

Baca Juga : Hujan di Malam Hari
Baca Juga : Di Batas Kota Antologi puisi Maria Makdalena

Penilaian atas fenomen diskriminasi gender sering sangat rumit dan ambivalen. Pandangan yang mengatakan perlakuan yang tidak setara terhadap perempuan dianggap sebagai diskriminasi gender sering dinilai dari kaca mata adat (juga kaum perempuan sendiri yang taat pada adat) sebagai pandangan sekular dan dipaksakan dari luar. Karena itu perjuangan untuk kesetaraan gender tidak jarang harus berhadapan dengan resistensi kaum perempuan sendiri.
Tulisan ini hanya membatasi diri pada persoalan diskriminasi gender dalam bidang politik dari kaca mata filsafat Iris Marion Young. Menurut filsuf feminis kontemporer asal Amerika Serikat ini, diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik bukan saja milik masyarakat tradisional dengan sistem patriarkal. Masyarakat demokratis liberal pun dengan penekanan pada prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia menyembunyikan mekanisme-mekanisme diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas terutama kaum perempuan, warga kulit hitam, kaum lesbian dan gay. Alasannya, prinsip-prinsip tersebut tetap dibangun di atas pengandaian metafisis yang diterima begitu saja yakni budaya patriarki.
Maka setelah pembahasan tentang konsep filsafat politik diferensiasi Young, di bagian akhir tulisan ini penulis dengan menggunakan prisma filosofis Iris Marion Young coba menunjukkan beberapa pengandaian bias gender di balik faham hak-hak asasi manusia.

1 2 3 4 5 6Laman berikutnya

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button