Opini

Revitalisasi Urgensitas Pancasila: Menolak RUU HIP dan Strategi Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Thias Banusu (Mahasiswa STFK Ledalero, Maumere)

Pendahuluan

Fenomena pandemi Covid-19 masih menjadi topik utama dan persoalan global yang sedang menjangkiti dunia beserta eksistensi manusia secara holistik. Implikasi yang mencuat sangat terasa dan melumpuhkan pelbagai aktivitas sosial-politik, keadaan ekonomi yang tengah mengalami resesi dan pelbagai kegiatan dan ritual keagamaan maupun kebudayaan yang cenderung mandek. Menyikapi persoalan tersebut pemerintah pusat memberlakukan Era New Normal dengan alasan mendasar untuk pemulihan terhadap kondisi kehidupan manusia yang mengalami kemerosotan terlebih pada bidang kehidupan ekonomi. Sayangnya, pemberlakuan Era New Normal justru menuai hasil yang memprihatinkan. Pasalnya, jumlah penambahan kasus positif corona semakin hari menunjukkan kalkulasi yang kian signifikan.

Di tengah gencarnya krisis global akibat serangan virus corona, Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan adanya polemik terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang memantik emosi dan nalar publik. Meskipun keputusan telah dikeluarkan untuk menghentikan pembahasan RUU HIP, tetapi toh polemik semakin memanas dan aneka kritik datang dari pelbagai pihak yang tidak menyetujui bahkan menolak untuk membahas tentang RUU HIP ini. Pasalnya, alasan yang mendasari untuk merumuskan RUU HIP bertujuan untuk memotori dan “membingkai kehidupan bernegara dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan seperti globalisasi, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup (life style) warga negara (The Columnist, diakses 27 Juni 2020)”.

Diskursus RUU HIP di tengah Pandemi Covid-19

Akhir-akhir ini sejumlah media selain menyuguhkan berita dan informasi terkait gemparnya serangan virus corona yang mengakibatkan krisis dalam pelbagai sektor kehidupan manusia, pelbagai media pun menyajikan informasi terkait kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia yang memantik emosi publik serta menguras banyak energi dari pelbagai pihak dalam perdebatan pro-kontra terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pada galibnya proses penyusunan program kerja dan pelaksanaan RUU HIP menuai ktirik dan perdebatan tajam antara kelompok pro dan kontra. Di satu sisi, pihak pro menyatakan persetujan untuk menetapkan RUU HIP sebagai wadah yang efektif dalam menjamin pelaksanaan kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang melahirkan sistem keadilan secara merata bagi masyarakat Indonesia. Adapun tujuan terselubung lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan RUU HIP dilangsungkan. Di sisi lain, pihak yang menempati posisi kontra mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terkait dengan RUU HIP. Hemat mereka, RUU HIP akan memberikan implikasi buruk bagi eksistensi nilai-nilai yang termaktub dalam Batang Tubuh Pancasila, mendegradasi spirit dan aktualisasi nilai-nilai yang menurut hemat penulis sejauh ini sudah dan sedang membidani serta memotori pelbagai aktivitas manusia Indonesia dan mempersatukan masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa dengan berlatarbelakang suku, agama, ras maupun golongan yang berbeda-beda tetapi tetap satu (Bhineka Tunggal Ika).

RUU HIP juga berpotensi melahirkan penafsiran-penafsiran yang irasional yang berpotensi mengkultuskan pandangan ataupun penafsiran dari kelompok-kelompok lainnya jika RUU HIP berhasil dalam proses rancangan dan penetapannya. Pada akhirnya, proses perpecahan dalam kehidupan bernegara semakin tak karuan dan memecah belah manusia Indonesia itu sendiri. Selain alasan di atas, penolakan terhadap RUU HIP adalah suatu kewajiban yang perlu digalakkan. Ironisnya, berada dalam situasi yang mencekam lagi menakutkan bahkan telah meraup nyawa anak-anak bangsa, akibat serangan ganas corona virus, para pemimpin kita (pihak pro RUU HIP) bertendensi menutup mata dan bersikap apatis terhadap penderitaan yang sedang dialami oleh rakyat Indonesia. Konsentrasi bukannya diarahkan pada persoalan pandemi Covid-19, yang telah menghancurkan realitas kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun ritual keagaaman masyarakat Indonesia, malahan sebaliknya fokus perhatiaan diarahkan pada RUU HIP. Sekali lagi, sungguh sangat ironis.


Revitalisasi Urgensitas Pancasila Upaya Menolak RUU HIP dan Hadapi Covid-19

Adalah penting untuk disadari secara kolektif bahwasannya proses perumusan dan penetapan Dasar Negara Repulik Indonesia yakni Pancasila merupakan suatu proses yang panjang dan memakan waktu. Para bapa pendiri bangsa (founding fathers) telah bekerja semaksimal dan seefektif mungkin dalam proses melahirkan identitas bangsa Indonesia. Proses penyatuhan buah pikiran dan usaha bersama untuk menyatukan realitas keanekaragaman Indonesia menjadi satu kesatuan tanpa mendiferensiasi latar belakang pluralitas Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke adalah suatu usaha dan kerja keras yang perlu diapresiasi oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia yang tengah menikmati hasil kerja para pendiri bangsa. Bentuk apresiasi dan penghargaan yang paling nyata adalah tidak lain selain mengaktualisasikan nilai-nilai yang yang melekat dalam Pancasila. Proses aktualisasi dan internalisasi nilai-nilai sila pancasila selalu terjadi dalam segala dimensi dan situasi kehidupan masyarakat Indonesia. Terlebih pada situasi saat ini yang diahiasi oleh perdebatan publik terkait RUU HIP dan serangan virus corona.

Menurut hemat penulis, situasi saat ini menggambarkan suatu fenomena krisis yang perlu ditanggapi dan disikapi secara kritis dan bijaksana. Perlu adanya revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai tindakan solutif dalam menghadapi dua persoalan utama (RUU HIP dan Covid-19). Pertama, hemat penulis, Pancasila merupakan Dasar Kesatuan Negara Repulik Indonesia (NKRI) adalah suatu penetapan yang sangat fundamental. Sebagaimana yang diutarakan oleh sang Proklamator, Ir. Soekrano bahwa Pancasila lahir dari suatu pemikiran yang matang dan mendalam, pasalnya beliau menarasikan realitas penggalian terhadap kebudayaan yang melekat dalam diri bangsa Indonesia adalah suatu kondisi yang plural. Pancasila sebagai hasil galian kebudayaan bangsa Indonesia selain sebagai dasar negara Indonesia, pancasila pun menempati ruang sebagai identitas dan jati diri bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, penetapan Pancasila hemat penulis telah menjawabi konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural pula. Hanya proses pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila begitu minim dan bersifat parsial. Tak heran adanya rencana untuk merusmuskan RUU HIP yang pada dasarnya mengandung benih-benih destruktif dan mencederai substansi Pancasila. Kedua, proses revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah suatu strategi yang tepat sebagai penolakan terhadap rumusan RUU HIP. Proses untuk melahirkan ideolog baru pada dasarnya akan menyangkal eksistensi Pancasila. Pancasila sejauh ini telah mencerminkan dan menjadi media yang mempersatukan pelbagai perbedaan. Salah satu dasar Pancasila adalah dirumuskannya hubungan antara manusia dan masyarakat sebagai Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan (Sayidiman Suryohadiprojo, 2014: 71). Artinya bahwa fakta pluralisme merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun senantiasa diterima sebagai kekayaan bangsa yang patut dijaga, dirawat serta diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya serta mengusahakan kerja sama dalam semangat solidaritas dan hubungan yang harmoni sebagai warga negara Indonesia. Ketiga, konsentrasi dan perhatian para pemimpin kita perlu diarahkan pada situasi Indonesia terkini baik pada tataran lokal maupun nasional yang sedang menderita karena serangan Covid-19. Konsentrasi yang dimaksud adalah suatu pengaplikasian nilai-nilai Pancasila yang sangat disayangkan mesti menyata dalam tindakan praksis sebagai bentuk perlawanan terhadap pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 masih merupakan pesoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia. Begitu pun perhatian seluruh elemen masyarakat tak terkecuali dari masyarakat akar rumput hingga para pemimpin bangsa Indonesia dikerakhan untuk bekerja bersama dalam menghadapi dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Dengan demikian terciptanya suatu realitas hidup yang harmonis dan mencerminkan suatu tatanan masyarakat Indonsia yang benar-benar menerima Pancasila serta mengkontektualisasikan nilai-nilainya dalam dalam kehidupan konkret. Keempat, proses revitalisasi urgensitas nilai-nilai Pancasila merupakan tanggung jawab bersama terlebih para pemimpin bangsa Indonesia. Fenomena Indonesia terkini bisa diklaim berada dalam situasi kelam dan sulit. Kendati, fenomena tersebut memberikan ransangan kepada ratio manusia untuk meggunakannya secara kritis dan bijak dalam bertindak. Fenomena dalam proses RUU HIP dan Pandemi Covid-19 merupakan dua persoalan yang terjadi dalam “kesempatan yang sama”. Namun, perlu adanya skala prioritas dalam melihat, menganalisis serta memutuskan persoalan mana yang terlebih dahulu untuk diselesaikan. Barangkali saya, anda, mereka dan kita pasti setuju untuk mengatakan secara tegas bahwa pandemi Covid-19 masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dibutuhkan kolaborasi yang mantap dari setiap kita untuk mengakhirinya. Sedangkan persoalan RUU HIP sebaiknya ditinggalkan untuk sejenak, bahkan tidak perlu untuk dibahas karena berpotensi mencederai substansi nilai-nilai Pancasila.

Mari kita secara bersama mengusahakan dan menghayati nilai-nilai sila Pancasila secara baru dan mentransformasiknannya realitas kehidupan konkret saat ini. Pada akhirnya, kebaikan bersama (bonum commune) adalah hasil dari usaha dan kerja kolektif kita sebagai suatu bangsa yang integral.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button