Opini

Taipan dan Potret Buram Parpol

Hironimus Galut
(Mahasiswa STFK Ledalero, Tinggal di Ritapiret)

Global Wealt Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menyajikan sebuah data tentang kekayaan taipan di Indonesia. Data tersebut menyebutkan 1% orang terkaya menguasai 46,6 total kekayaan penduduk. Data yang tidak jauh beda juga disajikan Majalah Forbes, bahwa satu persen orang kaya (taipan) Indonesia menguasai 50% kakayaan negeri. Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa 10% orang terkaya Indonesia mampu kuasai 75,3% sampai 77% kekayaan negeri. Sisanya diperebutkan oleh penduduk negeri dengan peluang yang berbeda-beda. Dari data tersebut lahirlah beragam diskursus terutama menyangkut cara atau koneksi yang dibangun oleh taipan untuk merampok aset negara yang tidak sedikit itu. Sungguh sulit dibayangkan apabila kekayaan taipan diperoleh tanpa koneksi dengan otoritas tertentu dalam ruang politik.

Hemat saya, lahan subur yang santer dipakai oleh taipan untuk memuluskan nafsu akan aset tersebut adalah partai politik. Dengan menguasai parpol, para taipan dengan leluasa menuntut kebijakan yang selalu mengutungkan pihaknya. Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Tony Rosyid juga menegaskan hal yang sama, bahwa kakayaan taipan di Indonesia didapat melalui koneksitas dengan organisasi-organisasi resmi negara. Dampak dari itu, parpol sulit memosisikan diri secara netral dan selalu bertendensi melanggengkan taipan dengan aset negara yang diinginkan. Kepentingan masyarakat umum kemudian ditempatkan pada urutan terakhir setelah taipan kenyang dengan kakayaan yang diperoleh. Hal ini akan terus marak terjadi tatkala masyarakat kehilangan rasionalitas dan daya kritisnya saat menentukan dukungan kepada partai politik tertentu.

Jika ditinjau secara demokratis, potret parpol seharusnya berjarak dengan taipan yang cendrung eksploitatif. Kehadiran parpol sesungguhnya adalah jaminan dan instrument penghasil pemimpin yang berkualitas demi kesejahteraan. Namun, itu barang mustahil di tengah kurangnya finasial parpol itu sendiri. Sebab taipan selalu mengsuplai dana yang sangat besar untuk kehidupan parpol. Dengan uang yang disuplai secara besar-besaran itu, taipan secara perlahan berkuasa atas parpol, bahkan dalam merancang kebijakan yang tentu akan selalu mengorbankan kepentingan masyarakat umum. Akibat lebih lanjut, parpol menjadi robot yang berdiri di lahan kekuasaan resmi negara, akibat pentrasi taipan. Yang diperjuangkan parpol akhirnya adalah kesejahteraan taipan. Selain itu, faktor penyebab lain yang ikut memamerkan relasi yang tidak wajar ini adalah munculnya anggota yang tidak berbobot atau berkualitas rendah dalam tubuh parpol. Hal ini bisa terjadi karena masih ada kelemahan dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi anggota tubuh partai politik itu sendiri. Pola rekrutmen yang lemah pasti jelas akan melahirkan angota-anggota partai politik yang tidak kompeten dan cendrung tidak adil. Hal ini kemudian memudahkan taipan masuk dalam rumah parpol.

Pada titik ini jelas bahwa partai politik belum bisa diandalkan sebagai ranah untuk mendewasakan demokrasi yang menjadi kerinduan besar masyarakat Indonesia pasca lepas dari cengkraman Orde Baru yang berkarakter otoriter. Di tengah kegagalan itu, sebagian pengamat politik lalu menilai bahwa Indonesia telah kebablasan dalam berdemokrasi. Problematika parpol selalu mucul serentak menimbulkan kotroversial yang tak kunjung berakhir. Hal lain yang dapat dididuga sebagai penyebab dari munculnya berbagai problematika parpol tersebut adalah lemahnya ideologi. Kinerja buruk parpol bisa saja disebabkan oleh akarnya yang tidak kokoh itu.

Apabila problematika itu selalu terjadi dan parpol terus disetir oleh taipan, maka bonnum commune selalu merupakan mimpi yang sulit menjadi kenyataan. Dengan demikian rasa hambarlah yang terus setia memajangi kinerja politik. Padahal parpol adalah salah satu pilar demokrasi yang harus memberi kontribusi posistif-konstruktif bagi terwujudnya cita-cita bersama. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, menegaskan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar itu, saya memproposalkan beberapa strategi berdaya transformatif agar parpol dapat menempatkan diri secara tepat di tengah gejolak kakayaan taipan. Pertama, penguatan manajemen keuangan parpol. Sudah saatnya parpol harus bisa mandiri secara keuangan. Hal ini dapat digarap melalui konsensus internal partai dengan menentukan iuran maksimal dari anggota. Dana lain juga bisa diperoleh dengan meminta sumbangan yang wajar dari masyarakat pendukung. Intervensi taipan bisa saja terjadi apabila itu memungkinkan demi terciptanya kebaikan rakyat umum. Dengan penguatan manajemen keuangan itu diharapkan parpol bisa membiayai kegiatan operasional serentak sanggup mengatur dana kampanye untuk anggota yang maju dalam pemilu. Dana yang disuplai taipan harus sekadar sumbangan tanpa pamrih dan jauh dari maksud yang terselubung.

Kedua, memperkuat ideologi. Kalau parpol tidak tangguh dalam menghadapi tawaran taipan maka bisa saja ideologi partai secara perlahan-lahan bergeser hingga akhirnya lenyap. Godaan dari taipan mestinya dilawan dengan memperkuat ideologi dalam tubuh partai. Perlu diingat, akar dari semua aktivitas partai adalah ideologi. Untuk itu akar ini harus kokoh dan mesti menjadi landasan yang tepat bagi para anggota dalam melaksanakan kegiatan politik. Dalam konteks ini spesifikasi ideologi perlu dibuat untuk menunjang kinerja yang baik dari anggota. Tolak ukur dari berbagai kebijakan yang hendak direalisasikan mesti berlandas pada ideologi partai yang ada.

Kehadiran ideologi yang matang itu juga menjadi acuan dalam proses rekrutmen anggota. Pola rekrutmen harus dijalankan secara ketat, sebab baik buruknya kualitas partai sangat tergantung pada sejauh mana partai sanggup dan berhasil mengrekrut orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik dimaksudkan di sini adalah anggota parpol yang tidak mengantungkan diri sepenuhnya pada taipan. Untuk itu dibutuhkan upaya seleksi yang transparan dan dilandaskan pada asas keadilan. Faktor kompetensi dan kulitas mesti ditempatkan pada bagian utama, bukan pertama-tama atas pertimbangan popularitas ataupun dana yang ditawarkan calon anggota. Hal ini sangat mendesak berhadapan dengan realitas buram yang dilakonkan anggota partai politik yang cendrung memberi linsensi kepada taipan dalam mengatur kebijakan melalui modus dana.

Selain itu, dari pihak yang dirugikan yaitu masyarakat, harus mengedepankan sikap kritis dan selektif dalam mendukung partai politik tertentu. Masa depan aset bangsa sesungguhnya berada di tangan rakyat itu sendiri. Apabila rakyat secara kebablasan mendukung calon pemimpin dari parpol yang cenderung berpihak pada taipan, maka pengolahan aset negara akan selalu jauh dari intensi kesejahteraan bersama. Para taipan semakin kaya dan rakyat kecil dengan sendirinya tetap berdiri di atas ketidaksejahteraan dan kemiskinan. Untuk itu, rakyat mesti mampu melihat jejak politik parpol serentak menentukan pilihan politik secara tepat. Pendidikan politik yang sehat perlu didekatkan pada masyarakat. Isu-isu miring tentang kemelut relasi partai politik dan taipan juga harus menjadi pertimbangan yang autentik bagi rakyat dalam menjatuhkan dukungan politik. Dalam hal ini, gerakan melawan ketidakadlian mesti selalu menjadi perjuangan bersama demi menyelamatkan aset negara dan mewujudkan bonum commune.

Editor: Pepy Dain

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button